Pemberian Tunjangan Pensiun Anggota DPR Sesuai Undang-undang

Pemberian Tunjangan Pensiun Anggota DPR Sesuai Undang-undang
Ramdhania El Hida - detikfinance
Senin, 25/02/2013 14:05 WIB



Jakarta - Kementerian Keuangan mengaku tidak bisa menolak pemberian pensiun kepada para anggota DPR RI yang telah habis masa jabatannya. Hal ini karena aturan pemberian pensiun tersebut sudah diatur dalam undang-undang, yaitu UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara.

"Yah mau bilang berat atau bagaimana kan udah undang-undang sih," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry Poernomo saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Menurut Herry, permasalahan dari pemberian pensiun ini lebih kepada masalah keadilan. Pasalnya, masa kerja para anggota DPR ini sangat sebentar jika dibandingkan PNS yang berhak mendapatkan pensiun.

"Mungkin bukan masalah berat atau tidak berat tapi masalah keadilan saya kira, masa iya baru tiga bulan duduk di situ diberhentikan terus dapat pensiun. Padahal kita yang kerja belum mencapai usia pensiun tidak dapat pensiun karena persyaratan minimal masa kerja," paparnya.

Sebagai informasi, PT Taspen menggelontorkan anggaran sebesar Rp 9,57 miliar untuk pembayaran pensiun pejabat negara, termasuk Presiden dan Anggota DPR RI, setiap bulan.



(nia/dru)